Tentang Cabotage yang Lama Terwujud, susah kah?

Melihat begitu besarnya aset kemaritiman yang dimiliki Indonesia, tidak dipungkiri lagi jika dunia
maritim Indonesia merupakan ladang usaha yang potensial untuk dikembangkan. Itulah sebabnya
pada tahun 2011 pemerintah memberikan prioritas bagi perusahaan lokal untuk mengembangkannya.
Penguasaan atas kekayaan wilayah laut merupakan hak bagi setiap negara untuk mengelolanya. Seluruh
isi dan luas dalam batas laut telah ditentukan secara baku oleh dunia sebagai kekayaan alam
mutlak dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Sesuai konvensi kedua PBB tentang hukum laut
tahun 1982, lahir pengakuan tentang konsep Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) terhadap negara-negara
berbentuk kepulauan seperti Indonesia. Konsep tersebut menyebutkan Indonesia mempunyai hak
berdaulat atas pemanfaatan laut sebesar 3,1 juta kilometer persegi dan ditambah dengan luas ZEE 2,7
juta kilometer persegi.Menilik pada sejarah yang terjadi, memperjuangkan
jumlah wilayah laut untuk diakui sebagai bagian wilayah negara bukanlah tugas yang mudah. Sejak
kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia hanya memperoleh penguasaan hak laut sebanyak 3 mil
dari pantai. Seiring perjalanan pertumbuhan bangsa, tanggal 13 Desember 1957, pemerintah melalui
deklarasi Perdana Menteri Ir. Djuanda mengklaim
perairan antar pulau di Indonesia sebagai bagian wilayah nasional. Deklarasi yang kemudian dikenal
sebagai Deklarasi Djuanda adalah pernyataan jati diri sebagai negara kepulauan, di mana laut menjadi
penghubung antar pulau, bukan pemisah.Memperjuangkan hak penguasaan laut adalah
bagian penting bagi Indonesia. Selain alasan karakter negara yang berbentuk kepulauan, laut
menyimpan banyak kekayaan yang bisa digunakan sebagai aset pembangunan perekonomian bagi
masyarakat. Berbagai kebijakan, undang-undang, dan peraturan dibuat sedemikian rupa dengan tujuan
mengoptimalkan kelautan bagi kemajuan tanah air.

Revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun
1992
Setelah melalui proses panjang, 8 April silam, Undang-Undang Pelayaran secara aklamasi disetujui
anggota parlemen. Undang-Undang terbaru Nomor 17 Tahun 2008 akhirnya disahkan menggantikan
posisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran agar mampu mengikuti
perkembangan dunia pelayaran di era globalisasi.  Undang-Undang terbaru tersebut memuat lebih
lengkap regulasi bidang Pelayaran baik secara umum maupun khusus. Sedikitnya, ada 22 bab
dan 355 pasal penyempuraan Undang-Undang lama Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.
Dipastikan semua Undang-Undang yang dirombak tujuannya mendorong perkembangan
dunia pelayaran dalam negeri. “Undang-Undang Pelayaran sama sekali tidak akan mengancam
dan mematikan sektor usaha jasa pelabuhan, justru mendorong pelabuhan menjadi lebih besar,”
Dampak pemberlakuan Undang-Undang terbaru Pelayaran juga dipercaya
berbagai pihak dapat menciptakan suasana bisnis pelabuhan yang sehat.
Selama ini, pengelolaan pelabuhan yang diemban PT. Pelindo sering
dianggap sebagai tindakan monopoli. Dengan Undang-Undang ini, fungsi
regulator kembali ke tangan pemerintah, sementara PT. Pelindo tetap sebagai operator.

Asas Cabotage
Merujuk pada kesepahaman dunia tentang penguasaan hak atas kekayaan
laut oleh negara bersangkutan, kini pemerintah melalui Departemen
Perhubungan semakin serius meningkatkan kemampuan pelayaran
armada nasional. Hal ini tidak hanya diperkuat dalam Undang-Undang
Pelayaran terbaru namun juga tertulis jelas dalam Inpres Nomor 5 Tahun
2005 tentang Pemberdayaan Industri
Pelayaran Nasional.. Cabotage merupakan sebuah sistem yang mengutamakan perkembangan
perusahaan pelayaran nasional. Negara yang sukses mengembangkan
sektor pelayaran karena sistem ini, yaitu Amerika, Jepang, dan Belanda.
Cabotage dapat berjalan optimum di Indonesia terbukti dengan adanya
kesanggupan armada nasional menangani permintaan layanan. “Pada
1 Januari 2008, armada nasional sudah mengangkut komoditas, seperti CPO,
sayuran, bahan galian selain batubara, dan ikan segar. Ini membuktikan
kita akan mampu memenuhi jadwal penerapan asas Cabotage,
Cabotage yang baru berjalan sejak 2005 silam, hingga kini dipastikan
terus meningkatkan kekuatan armada nasional. Tren pengembangan
perusahaan penyedia armada laut akan terjadi karena besarnya minat pasar.
Prioritas yang diberikan merupakan gambaran tentang besarnya peluang
perusahaan mengembangkan potensi yang dimiliki dunia kemaritiman
Indonesia.

3 Responses

  1. mantab bro!!

  2. baru tau juga ne..
    bsa lebih gamblang jelasinnya kah??
    cabotage yg berhubungan dengan kemaritiman dunia dan kedepanya gmn??

    menurut anda,seberapa penting sih adanya cabotage??bukannya sejak dahulu sudah ada..namun namanya bukan cabotage klo ga salah..aq lupa..gomen ne~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: